ATURAN KEPEGAWAIAN

Berikut Rekapitulasi Aturan Kepegawaian yang bisa di download :

No. ATURAN TENTANG KETERANGAN
1 UU Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN)
2 UU Nomor 8 Tahun 1974 Pokok Pokok Kepegawaian
3 UU Nomor 43 Tahun 1999 Pokok Pokok Kepegawaian Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974
4 Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS
PP Nomor 56 Tahun 2012 Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 ,perubahan pertamnya PP Nomor 43 Tahun 2007
PP Nomor 01 Tahun 1983 Perlakuan thd CPNS yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas
Kepka BKN Nomor 38 Tahun 2003 tentang bentuk Persetujuan Teknis Pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun
5 Nomor Identitas / NIP
Perka BKN Nomor 43 Tahun 2007 Tata cara permintaan,penetapan dan penggunaan Nomor Identitas PNS
Perka BKN Nomor 22 Tahun 2007 Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
Perka BKN Nomor 13A Tahun 2006 Petunjuk Penetapan NIP CPNS
6 Formasi PNS
PP Nomor 54 Tahun 2003 Formasi PNS Perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000
7 Masa Kerja PNS
PP Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 Masa Kerja PNS
PP Nomor 38 Tahun 1964 Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS
PP Nomor 38 Tahun 1964 & PP nomor 201 Tahun 1961 Perhitungan Masa Kerja Golongan
 

 

8 KPE
Perka BKN Nomor 7 Tahun 2008 Kartu Pegawai Elektronik
Perka BKN Nomor 23 Tahun 2015 Pemberian seri,kode dan nomor kartu PNS,kartu istri PNS dan Kartu suami PNS Perubahan kedua atas Perka BKN Nomor 16 Tahun 2013
9 PUPNS
Perka BKN Nomor 19 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara Elektonik Tahun 2015
10 Pakaian Dinas PNS
Keppres Nomor 18 Tahun 1972 Jenis-jenis Pakaian Sipil Diubah dengan keppres No 50 Tahun 1990
Permendagri Nomor 6 Tahun 2016  Pakaian Dinas PNS Kemendagri dan Pemerintah Daerah tentang Pakaian Dinas PNS Kemendagri dan Pemerintah Daerah
Permenaker Nomor 14 Tahun 2016 Pakaian Dinas ASN Kemnaker
Permenkes Nomor 12 Tahun 2015 Pakaian Dinas Pegawai Kementrian Kesehatan
SE Sekjen Kemenag Nomor SJ/B.VI/HK/.00.7/8607/2015 Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama
11 PNS yang Menjadi Anggota Parpol
PP Nomor 37 Tahun 2005 Larangan PNS menjadi anggota partai politik
PP Nomor 05 Tahun 1999 Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik
12 Pembatasan dalam usaha swasta
PP Nomor 06 Tahun 1974 Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta
13 Pernikahan PNS
UU Nomor 01 Tahun 1974 Perkawinan
PP Nomor 09 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
PP Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan Perceraian PNS
SE Kepala BKN Nomor 8 Tahun 1983 Juknis PP Nomor 10 Tahun 1983
PP Nomor 45 Tahun 1990 Izin Perkawinan Perceraian PNS Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983
SE Kepala BKN Nomor 48 Tahun 1990 Ijin perkawinan perceraian bagi PNS Juknis PP Nomor 45 Tahun 1990
Kompilasi Humum Islam Perkawinan dan Perceraian
14 Kenaikan Pangkat PNS
Keppres Nomor 53 Tahun 2014 Pemberian Kuasa Kepada Kepala BKN untuk atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat,Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV-C ke atasa
Perpres Nomor 177 Tahun 2014 Tim Penilai Akhir Pengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya
PP Nomor 63 Tahun 2009 Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian PNS Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 2003
PP Nomor 12 Tahun 2002 Kenaikan Pangkat PNS Perubahan PP Nomor 99 Tahun 2000
Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Kenaikan Pangkat PNS Juknis PP Nomor 12 Tahun 2002
PP Nomor 20 Tahun 1991 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
Perka BKN Nomor 25 Tahun 2013 Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah
Surat Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2001 Kenaikan Pangkat dan BUP bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi
15 Jabatan Struktural
PP Nomor 13 Tahun 2002 Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000
Kepka BKN Nomor 13 Tahun 2002 Juknis PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah
Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 Pedoman Evaluasi Jabatan
Permenpan Nomor 33 Tahun 2011 Pedoman Analisa Jabatan
Keputusan Menpan Nomor KEP/61/M.PAN/8/2004 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
Perka BKN Nomor 8 Tahun 2013 Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil
Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
Kepka BKN Nomor 09 Tahun 2006 Tata Cara Permintaan,Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
16 Jabatan Fungsional
PP Nomor 40 Tahun 2010 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994
Perpres Nomor 97 Tahun 2012 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.1-1/99 Pengangkatan,Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional
17 Rangkap Jabatan
PP Nomor 47 Tahun 2005 PNS yang menduduki jabatan rangkap Perubahan atas PP Nomor 29 Tahun 1997
PP Nomor 4 Tahun 1976 Pegawai Negeri Sipli yang Menjadi Pejabat Negara
18 Tunjangan PNS
Keppres Nomor 17 Tahun 2000 pasal 29,PP Nomor 13 Tahun 1980 Pasal 1 Tunjangan Keluarga
Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 Tunjangan Beras
Perpres Nomor 26 Tahun 2007 Tunjangan Jabatan Struktural PNS
Perpres Nomor 27/2007 untuk TNI dan Nomor 28/2007 Tunjangan Jabatan Struktural Anggota TNI dan Polri
Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
Perpres Nomor 12 Tahun 2006 Tunjangan Umum PNS
Per-26/PB/2006,SE Dirjen Perbendahaan No S-6053/PB/2006 Tunjangan Umum,Jabatan Fungsional atau dipersamakan
Kepka BKN Nomor 18 Tahun 2006 Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
Keppres Nomor 68 Tahun 2002 Tunjangan Kemahalan Daerah/ Tunjangan Khusus Propinsi Papua
Perpres Nomor 88 Tahun 2006 Tunjangan Beresiko bagi Petugas Permasyarakatan
Keppres Nomor 48 Tahun 1995 Radiasi
Keppres Nomor 59 Tahun 2001 Persandian
Keppres Nomor 42 Tahun 2004 Nuklir
Perpres Nomor 24 Tahun 2005 Arsip Statis
Perpres Nomor 48 Tahun 2005 Nuklir
Keprres Nomor 57 Tahun 1986 Tunjangan Tugas Belajar
PP Nomor 25 Tahun 1981 Tunjangan Hari Tua & Pemeliharaan Kesehatan
UU no 11 Tahun 1969 dan PP Nomor 8 Tahun 1989 Tunjangan Pensiun
Perpres Nomor 65 Tahun 2007 Tunjangan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan di PTN
19 Taperum dan THT
Keprres Nomor 46 Tahun 1994 Tabungan Perumahan PNS Perubahan Keppres Nomor 14 Tahun 1993
KMK Nomor 478/KMK.06/2002 Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi PNS diubah dengan 500/KMK.06/2004
Keppres Nomor 56 Tahun 1974 Besarnya iuran yang dipotong dari gaji PNS,Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
20 Daftar Urut Kepangkatan PNS
PP Nomor 15 Tahun 1979 Daftar Urut Kepangkatan PNS
Syrat Edaran Kepala BKN 03 Tahun 1980 Petunjuk Daftar Urut Kepangkatan PNS
21 Diklat
PP Nomor 101 Tahun 2000 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Keppres Nomor 05 Tahun 1996 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS
SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No. 11/SE/1981 dan No.181/Seklan/7/81 Pelaksanaan Latihan Prajabatan
22 Tugas Belajar dan Ijin Belajar
Perpres Nomor 12 Tahun 1961 Pemberian Tugas Belajar
Keppres Nomor 57 Tahun 1986 Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri
Keputusan Menteri Pertama Nomor 224 Tahun 1961 Tugas Belajar
Surat Edaran Menpan Nomor 4 Tahun 2013 Pemberian Tugas Belajar dan ijin Belajar
SE Menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
23 Penyesuaian Jabatan
PP Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002  ttg Juknis PP Nomor 12 Tahun 2002 Kenaikan Pangkat
Keputusan Ketua LAN Nomor 527/IX/6/4/1996 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pengganti Ujian Dinas
SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12 /SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 Pelaksanaan Ujian Dinas
24 Sumpah/ Janji PNS
PP Nomor 21 Tahun 1975 Sumpah/Janji PNS
Perpres Nomor 11 Tahun 1959 Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
Surat Edaran Kepala BKN Nomor 14/SE/1975 Petunjuk Pengambilan Sumpah Janji PNS
 

 

25 Disiplin PNS
PP Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 Peraturan Pelaksana PP Nomor 53 Tahun 2010
26 Penilaian Kinerja PNS
PP Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja PNS
Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS
Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
27 Cuti PNS
PP Nomor 24 Tahun 1976 Cuti Pegawai Negeri Sipil
SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Permintaan dan Pemberian Cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV)
28 Penghargaan dan Sanksi PNS
PP Nomor 24 Tahun 2011 Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Penjelasannya
PP Nomor 83 Tahun 2008 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Surat Kepala BKN No.K26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 PNS yang dijatuhi Hukuman Pidana
29 Pemberhentian PNS
PP Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga PP No 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS,Perubahan Pertama PP Nomor 1 Tahun 1994,Perubahan Kedua PP Nomor 65 Tahun 2008 Pemberhentian PNS
PP Nomor 04 Tahun 1966 Pemberhentian /Pemberhentian sementara PNS
Surat Kepala BKN No.K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 Pengangkatan,Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional
SE Kepala BKN Nomor 04 Tahun 1980 Pemberhentian PNS
30 Pensiun PNS
PP Nomor 21 Tahun 2014 Pemberhentian PNS yang mencapai batas usia bagi pejabat fungsional
Surat Edaran Bersama Kepala BKN & Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tentang Tindak Lanjut Perubahan BUP Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional Pemberhentian PNS yang mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional
Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun(BUP) PNS yang merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Batas Usia Pensiun
Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.28-5/99 Pembatalan Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS
Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.28-6/99 Penjelasan terhadap PNS yang masih bersedia/tidak bersedia lagi Melaksanakan Tugas
Peraturan BKN No.26 Tahun 2013 Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan Diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat ke bawah
UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun
UU Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai
PP Nomor 05 Tahun 1987 Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/ Tunjangan yang hilang
PP Nomor 22 Tahun 1984 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya
Kepka BKN Nomor 14 Tahun 2003 Juknis Pemberhentian PNS dan Pemberian Pensiun PNS serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
PMK Nomor 109/PMK.05/2013 Pelaksanaan pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan,Warakawuri/Duda,Tunjangan Anak Yatim/Piatu,Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia
31 JKK,JKM,Kesehatan
PP Nomor 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN
Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehata
PP Nomor 22 Tahun 1984 Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerimaan Pensiun Beserta Anggota Keluarganya